| dbo:abstract
|
- تخضع اليابان لنظام حكمٍ ملكيٍ دستوري. وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، تعاملت مكاتب الشؤون القانونية اليابانية ومتطوعو الحريات المدنية مع 359971 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان و18786 تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها خلال عام 2003. حُلَّت الكثير من هذه الحالات في نهاية المطاف في المحكمة. (ar)
- Japan is a constitutional monarchy. According to Ministry of Justice (MOJ) figures, the Japanese Legal Affairs Bureau offices and civil liberties volunteers dealt with 359,971 human rights related complaints and 18,786 reports of suspected human rights violations during 2003. Many of these cases were ultimately resolved in the court. Human rights issues occur in present-day Japan, as modernization history of Japan only reached in the non-humanity areas with the rise of military expansion of Empire of Japan in the 20th century. The Human Rights Scores Dataverse ranked Japan somewhere the middle among G7 countries on its human rights performance, below Germany and Canada and above the United Kingdom, France, Italy, and the United States. The Fragile States Index ranked Japan second last in the G7 after the United States on its "Human Rights and Rule of Law" sub-indicator. Foreigners in Japan may face human-rights violations that Japanese citizens do not. In recent years, Western media has reported that Japanese firms frequently confiscate the passports of guest workers in Japan, particularly unskilled laborers from the Philippines and other poorer Asian countries. Critics call this practice, which is legal in Japan, coercive and a form of human trafficking. (en)
- Topik hak asasi manusia di Jepang sering menjadi kontroversi terutama di dalam negeri sejak akhir Perang Dunia II, yang menyebabkan berakhirnya ekspansi militer yang agresif secara tiba-tiba ketika dianggap sendiri adalah kekaisaran. Kecenderungan pemerintahan Jepang berturut-turut terutama di bawah Partai Demokrat Liberal (LDP) atau kelompok ultra-nasionalis seperti Uyoku dantai untuk kemudian menutupi atau menyangkal sejarahnya setiap kali pelanggaran hak asasi manusia besar terjadi juga umum terjadi di Jepang saat ini. Jepang tidak memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi ras, etnis, atau agama, atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Negara ini juga tidak memiliki lembaga HAM nasional. Human Rights Scores Dataverse menempatkan Jepang di suatu tempat di antara negara-negara dalam kinerja hak asasi manusianya, di bawah Jerman dan dan di atas , , , dan Amerika Serikat. menempatkan Jepang di urutan kedua terakhir di G7 setelah Amerika Serikat dalam sub-indikator "Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum". Orang asing di Jepang sering menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin tidak dilakukan oleh warga negara Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, media non-Jepang telah melaporkan bahwa perusahaan Jepang sering menyita paspor pekerja tamu di Jepang, khususnya pekerja tidak terampil. Para kritikus menyebut praktik ini, yang legal dan didorong di Jepang, pemaksaan dan bentuk perdagangan manusia. Menurut angka Kementerian Kehakiman (MOJ), kantor Biro Hukum Jepang dan sukarelawan kebebasan sipil menangani 359.971 pengaduan terkait hak asasi manusia dan 18.786 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 2003. (in)
- 日本在政體上是君主立憲制國家。根據法務省的數據，法務局辦公室和公民自由志願者在2003年一共處理了359971項與人權相關的投訴和18786項涉嫌侵犯人權的報告。這些案件大部分最終在法院被解決。 (zh)
|
